Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Metro Pekanbaru

Pemprov Riau Siapkan Program Pengampunan Pajak Kendaraan Bermotor

Senin, 14 Oktober 2019


PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau tengah menyiapkan program pengampunan denda pajak atau pemutihan pajak kendaraan bermotor, akhir 2019 ini.

"Program ini akan dilaksanakan sebulan penuh," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Indra Putrayana, Senin (14/10/2019) di Pekanbaru.

Program pemutihan denda pajak direncanakan mulai berlangsung 15 Oktober sampai 14 Desember 2019. Indra berharap, program ini dapat membantu masyarakat Riau yang saat ini bermasalah dengan administrasi kendaraan bermotor, khususnya denda pajak.

Selain itu, program ini untuk melakukan pendataan kembali potensi objek pajak kendaraan bermotor di Riau. Berbeda dengan program pemutihan pajak kendaraan sebelumnya, menurut Indra, komponen pemutihan tahun ini lebih ditujukan pada denda pajak yang meliputi denda keterlambatan dan denda balik nama kendaraan (bea balik nama kendaraan bermotor ke-2/BBNKB II).

"Kita fokus pada dua item tersebut, yakni denda keterlambatan dan denda bea balik nama," ujarnya.

Program tahun ini, tidak ada batasan tahun keterlambatan. Artinya, semua kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat dan seterusnya yang memiliki tunggakan sampai tanggal berakhirnya program tersebut 14 Desember 2019 berhak mendapatkan penghapusan denda.

Indra mengatakan, pemerintah pusat akan mulai mengefektifkan sanksi dari Pasal 74 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 74 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Ayat 2 dan 3 menyebutkan jika setelah dua tahun habis masa berlaku STNK tidak melakukan registrasi ulang, maka data kendaraan akan dihapus dan tidak dapat diregistrasikan kembali serta tidak boleh dioperasionalkan di jalan.

"Jadi saya sangat berharap masyarakat Riau dapat memanfaatkan program pemutihan ini untuk menertibkan kembali administrasi kendaraanya, supaya tidak terkena sanksi dari pemberlakuan Undang-undang tersebut," ungkapnya.

Operasi penertiban kendaraan bermotor masih akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2019. Karena itu, dia berharap, program pemutihan denda pajak kendaraan selama dua bulan ini dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat agar terhindar dari akumulasi sanksi denda pajak dan sanksi administrasi tilang dari kepolisian.

"Kemarin kan (operasi penertiban) dihentikan sementara karena ada bencana asap. Setelah kondisi pulih, Tim Pembina Samsat bersama sejumlah instansi terkait tetap akan melanjutkan program razia penertiban ini sampai akhir Desember 2019 nanti," katanya. (*)




Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Antara


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus