Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pemkab Inhil

Perangkat Desa Kecamatan Gaung Ikuti Sosialisasi Pelatihan Penyusunan Proposal Perhutanan Sosial

Kamis, 12 Juli 2018

Sosialisasi pelatihan penyusunan proposal Perhutanan Sosial. (Foto:Diskominfo/FokusRiau.Com)

INDRAGIRI HILIR-Perangkat Desa di Kecamatan Gaung, Rabu (11/7/2018) mengikuti Sosialisasi Program dan Pelatihan Penyusunan Proposal Perhutanan Sosial. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan peserta bisa memahami tentang perhutanan sosial.

Salah seorang perangkat Desa Simpang Gaung Yandri mengaku, sosialisasi tersebut telah memberikan banyak manfaat bagi dirinya. "Kami mendapatkan ilmu dari kegiatan sosialisasi ini. Kami tahu apa yang dimaksud dengan perhutanan sosial," ungkapnya.

Yandri berjanji akan menyalurkan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya dari sosialisasi tersebut kepada masyarakat Desa Simpang Gaung. "Ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan hari ini akan saya informasikan kepada masyarakat. Ya paling tidak, masyarakat sekitar saya," tukasnya.

Untuk diketahui, ada lima desa di Kecamatan Gaung yang memperoleh pengetahuan dari penyelenggaraan sosialisasi Program dan Pelatihan Penyusunan Proposal Perhutanan Sosial ini. 

Lili, salah seorang perangkat desa yang turut menjadi peserta berharap, sosialisasi tidak hanya dilaksanakan bagi lima desa di Kecamatan Gaung, melainkan diperluas ke desa lainnya di Inhil. "Dalam prosesnya, saya mengharapkan peserta sosialisasi dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang berimbang dari kegiatan ini," tukasnya.

Perhutanan Sosial
Sebagaimana diketahui, Perhutanan Sosial merupakan sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia.

Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal bagi masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara. Program Perhutanan Sosial sendiri telah mulai didengungkan sejak tahun 1999.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS) sendiri adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat.

Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Menurut pengakuan Syamsul, Kepala Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, pada sejumlah Desa di Kecamatan Gaung, terdapat beberapa hektare kawasan hutan yang berstatus ditinggalkan oleh pengelola hutan atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sejak tahun 2006.

Maka itu, diungkapkan Syamsul, demi menghindari adanya lahan yang 'nganggur', masyarakat sekitar kawasan hutan pun berinisiatif untuk merambah kawasan hutan yang ditinggalkan oleh pemegang IUP Hutan tersebut. "Kawasan hutan yang kembali dikelola masyarakat ini, dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Hasil - hasil hutan juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat," ulas Syamsul.

Pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan perkebunan oleh masyarakat ini, dikatakan Syamsul sudah mencapai 40 persen dari total luas kepemilikan lahan perkebunan di Desa Simpang Gaung.

Melalui program perhutanan sosial, Syamsul berharap, solusi terkait legalitas kepemilikan lahan ini dapat ditemukan dengan adanya pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang IUP Hutan yang sah di 'mata' hukum.

"Ketika perusahaan pemegang IUP Hutan kembali untuk memanfaatkan kawasan hutan yang telah dipegang izinnya, maka masyarakat yang menggarap kawasan tersebut sejak beberapa tahun lalu dapat menjalin kemitraan dan tidak mengalami kerugian serta menghilangkan potensi munculnya konflik," ujarnya.(adv/diskominfo)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus