Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Hukum

Polisi Tingkatkan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan PT TI Inhu Riau ke Penyidikan

Senin, 21 Oktober 2019

Penyelidikan kebakaran di lahan PT TI. (Foto:Obrin/FokusRiau.Com)

INDRAGIRI HULU-Kasus kebakaran lahan di lahan PT TI estate Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inhu, Riau kini sudah memasiku tahap penyidikan. Setelah pemeriksaan sejumlah saksi, Polda Riau akhirnya meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Riau AKBP Andri Sudarmadi SIK MH, Jumaat kemarin menyebut, karhutla di lahan PT TI berada di Blok T18, T19, T20 berbatasan dengan hutan lindung Suaka Alam Margasatwa Kerumutan, Blok N14, N15 dan N16 dengan total areal terbakar seluas 69,06 Ha, Senin (19/8/2019) lalu sekitar pukul 16.30 Wib. 

“Api boleh padam, asap boleh hilang tetapi hukum terhadap tindak pidana Karhurla tetap berjalan,” katanya.

Peningkatan status penanganan tindak pidana Kartula yang terjadi di lahan PT TI setelah Reskrimsus Polda Riau melakukan pengukuran dan pemetaan tematik bersama ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Inhu. Hal ini dilakukan untuk mengukur luasan areal yang terbakar.

Reskrimsus bersama saksi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Inhu kemudian memeriksa kewajiban pengelolaan lingkungan PT TI. Selain itu, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kewajiban operasional PT TI melalui saksi dari Bidang Perkebunan Kabupaten Inhu.

Reskrimsus juga telah melakukan pemeriksaan sarana prasarana peralatan penanggulangan kebakaran PT TI dan pemeriksaan sistem deteksi dini PT TI dengan menghitung jumlah dan mengukur spesifikasi menara api milik perusahaan.

Bahkan yang terpenting dalam peningkatan status penanganan tindak pidana Karhutla di  PT TI sambungnya, telah dilakukan pengambilan sample di lokasi kejadian oleh ahli Karhutla Prof DR Ir Bambang Hero Saharjo M.AGR. 

“Sebelumnya juga ada dari ahli kerusakan tanah dan lingkungan yakni DR Ir Basuki Wasis Msi dan interogasi ahli perizinan usaha perkebunan Provinsi Riau oleh Ir Amrizal Ismail,” ungkapnya.

Penyidik Polda Riau juga telah memeriksa 15 orang saksi. Di antaranya berasal dari Polres Inhu dua orang, perusahaan delapan orang, masyarakat dua orang dan instasi terabit tiga orang. “Dengan dasar itu, Reskrimsus meningkat stautus penanganan terlapor dalam hal ini PT TI,” tambahnya.

Terhadap terlapor akan diterapkan pasal 98 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana terlapor diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10  tahun, denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Selain itu, akan dijerat dengan pasal 99 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. 

Disampaikan, saat ini Reskrimsus Poda Riau juga menangani kasus karhutla korporasi di Riau, yakni PT SSS di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Meranti, Kabupaten Pelalawan, PT AP di Desa Batang Nilo, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan.

Kemudian PT GSM di Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak. “Total penegakan hukum Karhutla tahun 2019 sebanyak 66 laporan polisi, dengan 70 tersangka terdiri dari 68 tersangka perorangan dan dua tersangka korporasi serta 27 kasus proses sidik, satu kasus P21 dan 22 kasus telah tahap dua,” terang AKBP Andri.

Sementara itu, Polres Inhu juga tengah menangani lima kasus karhutla selama 2019. "Kasus itu dilakukan perorangan dan satu di antaranya sudah divonis Pengadilan Negeri Rengat," tambah Kapolres Inhu AKBP EFrizal melalui Paur Humas Aipda Misran. (*)



Penulis: Obrin 
Editor: Boy Surya Hamta


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus