pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir
Home    
Bupati HM Wardan Bantah Pemkab Inhil Lakukan Pelarangan Peribadatan
Rabu, 28 Agustus 2019 - 14:18:31 WIB

Bupati HM Wardan Bantah Pemkab Inhil Lakukan Pelarangan Peribadatan

INDRAGIRI HILIR-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membantah soal adanya pelarangan aktivitas peribadatan masyarakat di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang.

Bantahan disampaikan Bupati HM Wardan terkait video yang beredar di masyarakat dengan konten ibu-ibu berteriak dan seakan-akan Satpol PP bertindak arogan.

"Kita tidak pernah melakukan pelarangan beribadah, namun rumah ibadah yang mereka gunakan tidak memenuhi ketentuan. Karena itu, Satpol PP turun menyampaikan kalau rumah ibadah tersebut tidak bisa dipergunakan seperti dalam potongan video itu," tegas Bupati HM Wardan, Rabu (28/9/2019).

Saat itu, Bupati didampingi Wakil Bupati Syamsuddin Uti dan Forkompimda, di antaranya Kapolres AKBP Christian Rony Putra, Kajari Susilo, Kodim 1314/Inhil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Khairunnas dan Pengadilan Negeri Tembilahan. 

Ada juga Polda Riau AKBP Imam, para tokoh masyarakat lintas agama maupun Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri dan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan.

Bupati HM Wardan menyebut, pemerintah akan memfasilitasi masyarakat yang ingin beribadah. Dalam hal ini Pemkab Inhil telah mencarikan lokasi dan tempat supaya masyarakat tersebut dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman.

"Perlu kami tegaskan, pemkab telah memberikan solusi lokasi yang tepat, justru pemkab mengamankan dari penolakan masyarakat dan menghidari hal-hal yang tidak diinginkan," urainya.

Di sekitar lokasi yang dijadikan tempat ibadah, merupakan permukiman masyarakat. Disana ada 118 warga yang menandatangani penolakan dijadikannya salah satu rumah warga sebagai tempat beribadah.

Terhadap persoalan tersebut sudah dilakukan musyawarah desa hingga beberapa kali. Pada kesimpulan masyarakat tetap menolak adanya aktivitas keagamaan di RT 1 RW 5 di Dusun Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang.

"Tidak selesai di tingkat Desa, maka musyawarah dilakukan di tingkat Kecamatan. Juga tidak menemukan titik terang. Masyarakat tetap menolak, karena dianggap tidak memenuhi syarat pendirian rumah ibadah," ulas Bupati. 

Artinya, pendirian rumah ibadah itu dinilai tidak dapat dibenarkan karena memang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Hal tersebut juga sudah disosialisasikan FKUB Inhil. (adv/diskominfo)






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau www.inhlkab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR � 2013