pemerintah daerah kabupaten siak
Home    

Plt Bupati Alfedri Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2017 di Paripurna DPRD Siak
Senin, 23 April 2018 - 15:00:37 WIB

Plt Bupati Alfedri Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2017 di Paripurna DPRD Siak

SIAK-DPRD Kabupaten Siak menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2017, Senin (23/4/2018). Plt Bupati Alfedri kala menyampaikan LKPJ di hadapan anggota dewan menyebut, penyampaian LKPJ memang sedikit terlambat. 

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Siak tahun 2017 yang saya sampaikan ini merupakan pertanyaan, tanggapan maupun saran yang menurut saya kesemuannya itu adalah dalam rangka perbaikan kearah yang lebih baik, dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan Kabupaten Siak di masa yang akan datang,” kata Alfedri.

Terkait pertanyaan yang disampaikan Miduk Gurning dari Fraksi Partai Golongan Karya yang menanyakan faktor penyebab angka kemiskinan di Kabupaten Siak meningkat. Menurut Alfedri, penyebabnya karena adanya pengurangan tenaga kerja di PT Indah Kiat Pulp & Paper.

Kemudian adanya keterlambatan penyaluran beras miskin (Raskin) dari Pemerintah Provinsi akibat dari keterlambatan penyaluran beras miskin dari pemerintah pusat. Kemudian ditambah masih lesunya bisnis perminyakkan, sehingga buruh yang lama belum dapat kembali bekerjas seperti sediakala.

Sebelumnya, Miduk Gurning juga menanyakan upaya Pemkab Siak dalam penagihan pajak terutama pajak penerangan jalan dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Siak, yang jumlahnya terbilang lumayan besar. “Untuk tunggakan pajak penerangan jalan (PPJ) Non PLN dari PT Ivomas Tunggal tahun 2016 dan tahun 2017 telah selesai di lunasi pada bulan maret dan april 2018. Sedangkan untuk tunggakan kurang bayar tambahan PPJ non PLN dari PT Indah Kiat Pulp & Paper saat ini kita telah membuat kesepakatan penyelesaian tunggakan dengan cara di angsur, sesuai surat permohonan angsuran yang di ajukan oleh PT Indah Kiat kepada Pemkab Siak,” kata Alfedri.

Alfedri turut menjawab pertanyaan dari Paramananda Pakpahan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang menanyakan realisasi keuangan pada kegiatan Bantuan Oprasioanl Kesehatan (BOK). Pertanyaan ini sudah dijawabnya pada saat menjawab pertanyaan Miduk Gurning, namun peningkatan Survelians dan Epidemilogi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Agggaran ini kita pergunakan untuk mengantisipasi Kejadian Luar Biasa kasus DBD yang menurut temuan pada tahun 2016 terdapat 502 kasus, namun pada tahun 2017 kasus DBD berkurang menjadi 115 kasus. Sehingga alokasi dana tidak harus kita gunakan seluruhnya karena ada penurunan jumlah kasus yang tentu sesuia dengan kebutuhan di lapangan,” terang Alfedri.


Sedangkan untuk penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Minas, Kandis, Siak dan Kecamatan lainnya. Kegiatan ini bersumber dari APBD yang manfaatnya 60 persen untuk jasa pelayanan 40 persen sedangkan untuk penunjang program pembelian obat bahan habis pakai dan penunjang kegiatan.

Terkait penyediaan dana untuk penunjang program sebesar 40 persen ini sudah dianggarakan pada APBD, sehingga menjadi sisi anggaran yang dapat digunakan untuk tahun anggaran selanjutnya.

Ketua DPRD Siak Indra Gunawan yang memimpin rapat mengatakan, LKPJ kepala daerah merupakan instrumen di dalam ketatanegaraan pemerintah kita dan ini juga diamanatkan dalam undang-undang bahwa DPRD dapat menilai dan mengkaji terhadap laporan yang di sampakan oleh kepala daerah setiap tahun.

“LKPJ ini salah satu kewajiban kepala daerah yang harus disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya, laporan LkPJ ini dibuat dari hasil penyelenggaran urusan pemerintah daerah yang ditelaah berjalan selama satu tahun anggaran,” tandas Indra.

Rapat dipimpin Indra Gunawan didampingi Wakil Ketua Dewan merupakan masa sidang ketujuh tahun 2018 yang dihadiri 22 orang anggota dewan serta dihadiri oleh pimpinan organisisi perangkat derah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. 

LKPJ merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya. Laporan ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah dearah yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran. (*)




Penulis : Satria Donald
Editor : Boy Surya Hamta






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau
DPRD KABUPATEN SIAK © 2017