pemerintah daerah kabupaten siak
Home    

Hearing DPRD Siak: PKL Minta Pemkab Berikan Izin Berjualan di Lahan Pemerintah
Jumat, 01 Juni 2018 - 15:23:20 WIB

Hearing DPRD Siak: PKL Minta Pemkab Berikan Izin Berjualan di Lahan Pemerintah

SIAK-Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Siak meminta pemerintah memberikan kelonggaran kepada mereka untuk tetap berjualan di tempat biasa yang berada di lahan Pemda. Para PKL dan pemilik rental mainan anak ini biasanya membuka lapaknya di sekitar depan istana Siak dan di area turap Water Front City (WFC), tepian sungai Siak yang berada di depan klenteng Hock Siu Kiong. 

Saat hearing Pemkab Siak dengan PKL yang difasilitasi DPRD Siak, pedagang meminta agar pemerintah tetap memberikan izin berjualan sampai Idul Fitri mendatang. "Kami meminta hati nurani Pemkab, agar permintaan kami ini dikabulkan, mengingat sebentar lagi Lebaran, kalau kami digusur seperti ini, kemana kami mau mencari uang," kata salah seorang pedagang, Senin kemarin.

Dikatakan, pihaknya juga tidak keberatan jika harus memberikan kontribusi kepada Pemkab Siak berupa pembayaran pajak. "Kami ingin Pemkab memberikan solusi yang saling menguntungkan, jika harus membayar pajak pun kami tidak keberatan, kami sanggup," tukasnya. 

Sementara Asisten II Setdakab Siak Hendrisan meminta para pedagang dan pemilik rental mainan anak untuk mencari lahan sendiri selain lahan milik Pemda, karena lahan milik Pemda diperuntukkan untuk fasilitas umum. "Kami akan menyediakan 2 titik tempat permaianan anak dan berjualan, yakni di depan Pasar Belantik dan di tempat Pasar Beduk sekarang ini (samping gedung Bank Riau-Kepri)," kata Hendrisan.

Mendengar jawaban tersebut, salah seorang pedagang mengungkapkan rasa keberatannya. Pasalnya, tempat yang diberikan tersebut merupakan tempat yang jauh dari keramaian dan juga akses jalan para pengunjung wisata. 

"Masak kami diletakkan di depan Pasar Belantik, yang ada bukan orang yang bermain, tetapi kera yang bermain di sana. Kami sangat tidak setuju dengan solusi itu," ujar salah seorang perwakilan PKL Jaya.

Menurutnya, Pemda tidak memberikan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi kedua belah pihak. Dengan begitu, ia tetap bersikeras untuk terus berjualan di lahan pemda tersebut. "Itu bukan solusi namanya itu, kami akan tetap berjualan di sana," ujarnya.

Ketua Komisi IV Ismail Amir meminta kedua belah pihak mencari jalan terbaik. Karena pihaknya tidak mau kedua belah pihak ini saling berbenturan. "Kita sebagai wakil rakyat memfasilitasi kedua pihak, kita berhadap pertemuan ini ada titik temunya," kata Ismail. (*)



Penulis: Satria Donald
Editor: Boy Surya Hamta






berita sebelumnya
 
       
 
  fokusriau
DPRD KABUPATEN SIAK © 2017